Akan tetapi pengamat sosial, Devie Rahmawati, menilai judi online merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Selesai urusan di meja check in, bukti pemesanan tiket pulang kembali ditanya petugas imigrasi di gerbang pemeriksaan. Namun, pertanyaan ini tidak berlaku kepada semua orang. Dalam kesempatan itu, Kompas mengirim dua jurnalis ke Kamboja.
Selaras dengan hal tersebut, Kominfo pun memberikan peringatan tegas melalui dua kebijakan baru. Kebijakan itu antara lain, pemberian denda Rp 500 juta per konten judi online kepada para pengelola platform digital yang tidak kooperatif dalam memberantas konten.
Lalu, dukung orang tersebut untuk bergabung dengan komunitas yang baik atau disukai. Sehingga pikirannya bisa disibukkan dengan hal baru yang menyenangkan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan mengevaluasi kebijakan terkait perekrutan tenaga ahli untuk ditugaskan dalam tim pemblokiran situs-situs bermuatan judi online.
Untuk mengatasi kenaikan klaim kesehatan, semua pihak perlu berkolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan, terutama dalam mengelola klaim yang terkait dengan fraud.
Faktanya, ada satu orang yang punya peran penting dalam kasus ini. Dia adalah AK yang punya kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online
"Saya most important judi, tapi saya nggak mau merepotkan orang lain, nggak mau utang ke orang lain. Mungkin prinsip itu yang menyelamatkan saya dari kecanduan judi online."
Demi membalas kekalahannya, pria lajang ini menggadaikan surat BPKP mobilnya agar mendapat pinjaman.
"Akan kita tindak lanjuti dan akan kita informasikan kepada media. Kita hanya menunggu, yang perintahnya melalui perpres. Minggu ini turun, minggu ini langsung kita kerjakan karena sudah diperlukan oleh masyarakat supaya judi online benar-benar habis," ucap dia.
Tak cuma itu, OJK juga melakukan penelusuran rekening dengan nama yang sama terkait dengan judi online. Setelah ditemukan, OJK turut menutup rekening tersebut.
Sigit berjanji bahwa pemberantasan judi online tidak akan berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga akan menyasar aktor-aktor utama dan pihak-pihak yang terlibat di amount yang lebih tinggi.
Evaluasi yang dilakukan Komdigi menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus judi online, sekaligus memperbaiki sistem perekrutan agar lebih ketat dan sesuai dengan kebutuhan strategis.
"Setelah lima hari, uang itu masuk judol ke rekening saya. Baru selanjutnya primary terus sampai enam bulan."